JAKARTA, HARIANAKSARA.NET, Kemenko PMK) menggelar acara Deputy Meet The Press dengan tema “Capaian Pembangunan Isu Strategis Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda” di Media Center Kemenko PMK. Acara ini dihadiri oleh Deputi IV Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, yang menjadi narasumber utama.
Dalam pemaparannya, Woro menekankan beberapa capaian penting terkait isu gender dan pemberdayaan perempuan. Ia menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan mengalami peningkatan, meskipun laju pertumbuhannya masih terbilang lambat dan belum signifikan.
“Kita melihat ada peningkatan, meski secara bertahap. Ini merupakan perkembangan positif, namun masih perlu usaha lebih untuk mencapai hasil yang signifikan,” ujar Woro.
Ia juga menyoroti penurunan angka kekerasan terhadap perempuan, sebuah kemajuan yang menunjukkan bahwa upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan mulai membuahkan hasil. “Penurunan kasus kekerasan menunjukkan kondisi yang membaik, namun kita harus terus mengupayakan langkah-langkah lebih lanjut,” tambahnya.
Tantangan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda
Woro juga menyinggung tentang tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia kerja, terutama mereka yang bekerja di sektor perawatan tanpa mendapat bayaran yang layak. Isu ini masih menjadi masalah serius yang perlu ditangani oleh pemerintah dan masyarakat.
Selain itu, ia menyebutkan perlunya peningkatan keterwakilan perempuan di ruang publik serta peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan. Masalah gender masih mengakar kuat dalam masyarakat, dengan banyak perempuan yang bekerja tanpa dibayar atau dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki.
“Pandangan patriarki masih kuat di masyarakat kita, dan ini menyebabkan perempuan kerap mengalami diskriminasi dan terpinggirkan. Kita harus terus mendorong perubahan ini,” jelasnya.
Terkait dengan pembangunan pemuda, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari 48,67 pada tahun 2015 menjadi 56,33 pada tahun 2023. Namun, peningkatan ini dinilai belum cukup untuk mencapai target yang diharapkan. Tantangan utama lainnya adalah tingginya tingkat pengangguran di kalangan pemuda, yang mencapai 13,4%, jauh di atas angka pengangguran nasional.
Revitalisasi Kebijakan dan Program Kepemudaan
Woro juga menekankan pentingnya revitalisasi sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan pemuda serta peninjauan kembali kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan dan partisipasi pemuda. Salah satu langkah yang telah diambil adalah melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Tim Koordinasi Daerah Layanan Kepemudaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi pemuda di berbagai sektor.
Selain itu, Kemenko PMK tengah mendorong kewirausahaan sebagai solusi untuk menekan angka pengangguran di kalangan pemuda. Saat ini, tercatat ada 19,18% pemuda yang bergerak di bidang kewirausahaan, di mana 65% dari mereka dibantu oleh tenaga kerja berbayar.
Penguatan Kualitas Keluarga
Dalam kesempatan tersebut, Woro juga menyoroti pentingnya memperkuat kualitas keluarga. Salah satu tantangan besar adalah kurangnya partisipasi calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan. Data tahun 2023 menunjukkan hanya sekitar 65.459 calon pengantin yang mengikuti program ini, sebuah angka yang dianggap belum optimal.
Selain itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta perkawinan anak dan perkawinan kontrak masih menjadi isu yang perlu perhatian lebih. Untuk itu, Kemenko PMK telah menyusun berbagai regulasi, termasuk UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak serta usulan perubahan Perpres No. 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi.
Dengan terus mendorong koordinasi lintas sektor, Kemenko PMK berharap pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang. (Hsn)