HARIANAKSARA.NET, JAKARTA – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah prioritas yang masih menghadapi ancaman kebakaran dan penurunan kualitas udara.
Langkah tersebut dilakukan melalui operasi pemadaman darat dan udara, water bombing, modifikasi cuaca, penegakan hukum, hingga peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak asap karhutla.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana mengatakan, pemerintah terus mengintegrasikan langkah penanganan bersama kementerian/lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya.
Menurut Honi, Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago telah mengarahkan agar sumber daya dalam penanganan karhutla dipusatkan pada daerah dengan tingkat ancaman paling tinggi.
“Sejalan dengan kebijakan tersebut, operasi darat, water bombing, dan operasi modifikasi cuaca terus dioptimalkan dengan prioritas pada fire spot aktif, lahan gambut, kawasan permukiman dan bandara, serta lokasi yang sulit dijangkau,” ujar Honi Havana di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Selain penanganan kebakaran, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek hukum. Kepolisian diminta menindaklanjuti kasus-kasus karhutla yang telah masuk proses hukum.
Kebakaran yang terjadi berulang di lokasi yang sama juga diminta untuk ditelusuri secara mendalam. Jika ditemukan unsur pelanggaran, proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan, termasuk terhadap korporasi apabila terbukti terlibat.
Hotspot Karhutla Turun, Enam Provinsi Tetap Jadi Prioritas
Kementerian Kehutanan melaporkan adanya perkembangan positif dalam pengendalian karhutla di sejumlah daerah. Namun, kondisi tersebut belum membuat kewaspadaan diturunkan.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menyebut hasil pemantauan hotspot periode 15–21 September 2026 menunjukkan kecenderungan perbaikan secara nasional.
Berdasarkan pemantauan satelit Terra, Aqua, SNPP, dan NOAA-20 dengan tingkat kepercayaan tinggi, pada 20 September 2026 tercatat 1.998 hotspot di Indonesia.
Sebanyak 1.843 hotspot atau sekitar 92 persen berada di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Namun, Ristianto mengingatkan bahwa hotspot tidak dapat langsung diartikan sebagai titik api atau kejadian karhutla. Data tersebut merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit sehingga membutuhkan verifikasi lapangan.
Pada 21 September 2026 pukul 23.59 WIB, jumlah hotspot nasional turun menjadi 948 titik.
Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari 1.224 menjadi 508 hotspot. Sementara Kalimantan Selatan tercatat naik dari 69 menjadi 74 titik.
Di Jambi, jumlah hotspot turun menjadi enam titik. Sedangkan Riau tidak mencatat adanya hotspot berdasarkan pemantauan tersebut.
“Walaupun kondisi sudah membaik, bukan berarti bahaya kebakaran hutan dan lahan sudah lewat. Kami mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga dan meningkatkan kewaspadaan. Api sekecil apa pun dapat menjadi bencana di lapangan,” kata Ristianto.
100 Satwa Liar Diselamatkan dari Dampak Karhutla
Karhutla tidak hanya berdampak terhadap manusia dan lingkungan, tetapi juga mengancam habitat satwa liar.
Kementerian Kehutanan mencatat hingga 22 September 2026 sebanyak 100 individu satwa liar telah berhasil diselamatkan dari enam provinsi prioritas.
Dari jumlah tersebut, 53 individu merupakan orangutan yang berada di wilayah Kalimantan. Sekitar 97 persen satwa yang berhasil diselamatkan berasal dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
Selain orangutan, trenggiling juga termasuk satwa yang menjadi perhatian dalam upaya penyelamatan.
Evakuasi dan perlindungan satwa dilakukan bersama berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, masyarakat lokal dan relawan.
“Bagaimanapun, kita harus bersama-sama menjaga Indonesia dari ancaman terhadap habitat satwa liar. Upaya perlindungan dan penyelamatan satwa liar menjadi sangat penting,” ujar Ristianto.
4.465 Hektare Lahan Berhasil Dipadamkan
BNPB juga terus mengoptimalkan operasi pemadaman untuk menekan luasan lahan yang terbakar.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB Berton Panjaitan mengatakan, evaluasi operasi pada 17–21 September 2026 menunjukkan pemadaman terus dilakukan untuk memperkecil selisih antara luasan lahan yang terbakar dan area yang berhasil ditangani.
“Ini yang sedang kita kerjakan. Kita berusaha untuk memperkecil gap antara yang terbakar maupun yang dipadamkan,” kata Berton.
Selama periode tersebut, luas lahan yang berhasil dipadamkan di enam provinsi mencapai sekitar 4.465 hektare.
Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah dengan luas pemadaman terbesar, yakni sekitar 2.233 hektare. Selanjutnya Kalimantan Tengah 634 hektare, Kalimantan Selatan 479 hektare, Jambi 458 hektare, dan Kalimantan Barat sekitar 380 hektare.
Sementara itu, perkembangan karhutla di Riau masih terus dipantau melalui operasi gabungan.
Dalam kondisi terakhir, sekitar 1.212 hektare lahan terbakar di enam provinsi tersebut dan sekitar 1.000 hektare telah berhasil dipadamkan.
Operasi dilakukan melalui pemadaman darat dan udara dengan mempertimbangkan kondisi geografis serta situasi di masing-masing daerah.
Kendala terutama terjadi dalam pelaksanaan operasi udara. Di Kalimantan Barat, jarak pandang yang sangat terbatas membuat kegiatan pemadaman menggunakan pesawat dan helikopter belum dapat dilakukan secara optimal.
Visibility bahkan sempat berada di bawah 1.000 meter. Kondisi tersebut membuat operasi udara harus dibatasi demi keselamatan penerbangan.
Hal serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Operasi udara hanya mampu menjangkau area sekitar empat hektare karena kondisi jarak pandang.
BNPB menjelaskan keterbatasan operasi udara bukan disebabkan minimnya helikopter atau peralatan, tetapi lebih berkaitan dengan faktor cuaca, atmosfer dan keselamatan penerbangan.
Kualitas Udara Memburuk, Kasus ISPA Capai 174.694
Dampak karhutla juga mulai terlihat pada kondisi kualitas udara dan kesehatan masyarakat di sejumlah wilayah.
Kementerian Lingkungan Hidup bersama Kementerian Kesehatan terus melakukan pemantauan terhadap daerah yang terdampak asap.
Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH Edward N. Pakpahan dan Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes Then Suyanti menyampaikan bahwa terdapat 33 wilayah dengan kualitas udara berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya.
Pemerintah kemudian memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan diri dari paparan asap.
Masyarakat di wilayah terdampak juga diimbau menggunakan masker serta mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara berada pada kondisi yang tidak sehat.
Berdasarkan sistem surveilans kesehatan, tercatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah terdampak karhutla selama Agustus hingga 21 September 2026.
Sekitar 40.363 kasus di antaranya terjadi pada balita. Kasus tersebut tersebar di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota yang masuk dalam pemantauan.
“Kami memastikan agar pemantauan dan penanganan dampak kesehatan akibat karhutla terus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta unsur terkait lainnya,” ujar Then Suyanti.
Pemerintah melalui Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla akan melanjutkan pemantauan dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan efektif.
Upaya tersebut meliputi pengendalian kebakaran, perlindungan masyarakat, pelayanan kesehatan, penyelamatan satwa, pemulihan lingkungan, hingga penegakan hukum.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, mengingat kondisi karhutla di sejumlah wilayah masih berpotensi berubah sewaktu-waktu.
Kegiatan koordinasi tersebut turut dihadiri Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes Then Suyanti, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH Edward N. Pakpahan, serta Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB Berton Panjaitan.
