Bedah Buku Dari Rakyat untuk Negara, Menko Polkam Tegaskan Demokrasi Berkeadaban Harus Menghadirkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat

HARIANAKSARA.NET, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa hakikat penyelenggaraan negara adalah melindungi, melayani, memberikan keadilan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekuasaan negara merupakan amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir kelompok.

Penegasan tersebut disampaikan Menko Polkam dalam acara peluncuran dan bedah buku Dari Rakyat untuk Negara: Visi Negara Demokratis Berkeadaban dalam Perspektif Sang Jenderal, yang merupakan buah karya Menko Polkam Dudung Abdurachman sendiri, di Jakarta, Jumat (20/11/2026). Buku tersebut merupakan refleksi pemikiran dan pengalaman pengabdiannya mengenai hubungan antara rakyat dan negara, pelaksanaan demokrasi, serta arah pembangunan Indonesia yang demokratis, adil, dan berkeadaban.

“Negara ada untuk rakyat. Negara dibentuk untuk melindungi, melayani, memberikan keadilan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya,” tegas Dudung.

Menko Polkam menjelaskan bahwa filosofi Dari Rakyat untuk Negara mengandung makna bahwa rakyat merupakan sumber utama aspirasi sekaligus tujuan penyelenggaraan negara. Setiap kebutuhan, keinginan, dan aspirasi rakyat harus benar-benar didengar, diperhatikan, serta diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata pemerintah. Dengan demikian, negara tidak sekadar hadir sebagai pemegang kekuasaan, tetapi sebagai pelayan dan pelindung rakyat yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi harus menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah dituntut membuka ruang partisipasi publik dan memastikan setiap kebijakan menjawab kebutuhan masyarakat. Negara yang kuat bukanlah negara yang menjauh dari rakyat, melainkan negara yang memperoleh kepercayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Sejalan dengan hal tersebut, Menko Polkam menekankan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Kecintaan seorang pemimpin kepada rakyat tidak cukup diwujudkan melalui slogan, tetapi harus dibuktikan dengan kesediaan mendengar, memahami persoalan masyarakat, dan menghadirkan solusi nyata.

“Hubungan pemimpin dan rakyat harus dibangun atas dasar kepercayaan, bukan ketakutan. Kekuasaan harus menjadi amanah, bukan alat untuk menjauhkan diri dari masyarakat,” ujarnya.

Dudung juga menggarisbawahi bahwa rakyat harus ditempatkan sebagai subjek utama demokrasi dan pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan atau pihak yang hanya dibutuhkan ketika pemilihan umum. Partisipasi masyarakat perlu diperkuat dalam penyusunan kebijakan, pengawasan pemerintahan, hingga penyelesaian berbagai persoalan publik.

Menko Polkam mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital membawa tantangan bagi demokrasi, terutama disinformasi, berita bohong, ujaran kebencian, dan polarisasi masyarakat. Karena itu, kebebasan berpendapat harus dijalankan secara bertanggung jawab, sementara perbedaan pandangan perlu dikelola dengan kedewasaan agar tidak menggerus persatuan bangsa.

Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi, kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, serta belum meratanya akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Menurut Dudung, demokrasi tidak boleh berhenti pada mekanisme pemilihan umum, kompetisi politik, atau pergantian kepemimpinan, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

“Keberhasilan negara pada akhirnya harus diukur dari kualitas kehidupan rakyatnya,” ungkapnya.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, Menko Polkam mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Berbagai program pembangunan, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penguatan UMKM dan industri, hingga digitalisasi pemerintahan, harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dudung juga menekankan pentingnya musyawarah dan gotong royong sebagai nilai luhur bangsa dalam membangun kesepakatan dan menyelesaikan persoalan. Setiap kebijakan dan program pemerintah harus dikawal serta dievaluasi agar tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.

Menutup sambutannya, Menko Polkam memaparkan empat karakter utama negara demokratis berkeadaban yang menjadi gagasan pokok dalam bukunya, yakni negara yang mendengar, negara yang melayani, negara yang menyejahterakan, dan negara yang dicintai rakyatnya. Keempat karakter tersebut menjadi fondasi dalam membangun hubungan yang kuat antara negara dan masyarakat.

Menurutnya, cita-cita Indonesia Emas tidak cukup diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kemajuan teknologi semata. Diperlukan pula demokrasi berkualitas, pembangunan berkeadilan, kesejahteraan berkelanjutan, serta kepemimpinan yang menjunjung tinggi keteladanan dan tanggung jawab.

“Pengabdian kepada bangsa tidak berhenti ketika seseorang meninggalkan jabatan. Pengabdian dapat terus dilakukan melalui pemikiran, keteladanan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Menko Polkam berharap buku tersebut menjadi sumbangan pemikiran sekaligus bahan refleksi bagi seluruh elemen bangsa dalam memperkuat hubungan rakyat dan negara serta mewujudkan Indonesia yang maju, demokratis, adil, dan berkeadaban.

“Negara bukan dibangun untuk kejayaan kekuasaan, melainkan untuk kemuliaan dan kesejahteraan rakyatnya. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Dudung.

Acara bedah buku tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Prof. Dr. Benny Riyanto, Pendiri Institut Sarinah Eva Kusuma Sundari, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember Prof. I Gede Widhiana Suarda, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin, serta Ir. Suryopratomo, M.Si., Presiden Direktur PT Gajah Tunggal Tbk. yang juga merupakan mantan Duta Besar RI untuk Singapura.

Kegiatan ini turut dihadiri Prof. Jimly Asshiddiqie, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI Mochammad Hasan, serta para pejabat tinggi dan staf khusus di lingkungan Kemenko Polkam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *