HARIANAKSARA.NET, JAKARTA, 27 Juli 2026 – Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) resmi menyelenggarakan pengukuhan Pengurus Nasional PPPI periode 2024–2027 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.
Sebanyak 28 pengurus nasional yang berasal dari sekitar 8 hingga 10 kementerian serta pemerintah daerah resmi dilantik dalam kegiatan tersebut.
Ketua Umum Pengurus Nasional PPPI periode 2024–2027, Dr. Guspika, MBA, menegaskan bahwa fokus utama organisasi ini adalah memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencana.
Hal ini bertujuan agar fungsi-fungsi perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat (Bappenas dan kementerian) maupun pemerintah daerah, dapat berjalan optimal.
”Semua fungsi Bappenas kita bantu dalam penguatan kapasitas SDM-nya sebagai perencana, mulai dari perumusan kebijakan, penyusunan rencana jangka panjang, menengah, hingga pendek, termasuk pengendalian, mitigasi risiko, dan evaluasi.
Fungsi ini juga mencakup perencanaan di daerah dan kementerian,” ujar Dr. Guspika usai acara pengukuhan.
Menjawab Tantangan Sinkronisasi dan Perencanaan Teknokratis
Dalam keterangannya kepada media, Dr. Guspika—yang juga menjabat sebagai Perencana Ahli Utama di Bappenas—mengungkapkan dua tantangan utama dalam dunia perencanaan pembangunan saat ini:
1.Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran: Masih sering terjadi ketidakselarasan antara dokumen rencana dan alokasi anggaran.”Tantangannya adalah bagaimana mensinkronkan antara perencanaan dan penganggaran. Kadang penyusunan rencana sulit dilaksanakan karena tidak ada anggaran, atau sebaliknya anggaran disusun tanpa berdasarkan rencana. Kami di luar instansi formal perencanaan ikut mendorong dan memperkuat SDM di kementerian/lembaga dan daerah agar memiliki kemampuan mensinkronkan hal tersebut,” terangnya
2.Harmonisasi Perencanaan Teknokratis dan Politik: Menyelaraskan pendekatan perencanaan berbasis ilmiah/teknokratis dengan pendekatan politik agar melahirkan kebijakan yang harmonis dan efektif.
Menerjemahkan Konsep ‘Perencana Negara’
Menanggapi arahan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, Dr. Guspika mengapresiasi istilah “Perencana Negara” sebagai sebuah paradigma baru yang perlu didalami dan diterjemahkan ke dalam aksi nyata.
”Biasanya kita sebut perencanaan nasional atau daerah. Namun istilah ‘Perencana Negara’ ini perlu diperdalam lagi. Harapannya, PPPI dapat menerjemahkannya menjadi program dan kegiatan yang lebih konkret untuk mendukung fungsi perencanaan pembangunan di pusat dan daerah,” tambah beliau.
Rekam Jejak dan Keanggotaan PPPI
PPPI pertama kali didirikan pada tahun 2005 dengan nama Asosiasi Perencana Indonesia sebelum berganti bentuk menjadi perkumpulan pada tahun 2017. Hingga saat ini, PPPI memiliki sekitar 1.500 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia.
Untuk memastikan kualitas SDM perencana, skema sertifikasi profesi perencana dilaksanakan melalui uji kompetensi bertahap (tertulis, psikotes, dan wawancara) pada empat jenjang jabatan:
°Perencana Pertama
°Perencana Muda
°Perencana Madya
°Perencana Utama
Dengan dikukuhkannya kepengurusan periode 2024–2027, PPPI berkomitmen terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencetak perencana pembangunan yang profesional, kompeten, dan berdaya saing demi kemajuan bangsa.
