HARIANAKSARA.NET, Bandung – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mendorong Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mengambil peran lebih strategis sebagai penggerak program pemerintah di tengah masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Djamari saat membuka dan memberikan pengarahan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LPM RI Tahun 2026 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/8/2026).
Menurut Djamari, LPM harus mampu menjadi kekuatan yang memperbesar dampak berbagai program pemerintah, terutama yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut dinilai penting agar keberadaan LPM benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa eksistensi sebuah organisasi sangat ditentukan oleh seberapa besar kontribusinya dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kalau misalnya program pemerintah tidak dimanfaatkan oleh LPM dalam rangka memperbesar hasilnya, rakyat akan bertanya, ‘Apa itu LPM?’ Apabila pertanyaan seperti itu muncul, itulah yang akan menentukan eksistensi LPM ke depan,” ujar Djamari.
Karena itu, ia meminta jajaran LPM di berbagai daerah tidak ragu memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.
Djamari juga mengingatkan seluruh pengurus LPM agar tidak mudah menyerah ketika menghadapi keterbatasan. Menurutnya, keberanian untuk memulai dan konsistensi dalam menyelesaikan pekerjaan merupakan bagian penting dari kontribusi masyarakat terhadap pembangunan nasional.
“Saya juga mengajak LPM, dengan segala keterbatasannya, jangan pernah menyerah. Sesekali kita harus berani melangkah. Negara ini tidak bisa diserahkan kepada orang lain,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam turut menyampaikan pandangan Presiden Prabowo Subianto mengenai peluang Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Menurut Djamari, peluang tersebut harus diiringi kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan strategis, baik yang berasal dari perkembangan global maupun dinamika nasional.
Ia menilai kondisi geopolitik dunia saat ini masih menghadapi berbagai gejolak. Konflik Amerika Serikat dan Iran, perang Rusia-Ukraina, serta sejumlah ketegangan di berbagai kawasan dunia dapat memberikan dampak terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat.
Pemerintah, lanjutnya, terus berupaya mengantisipasi berbagai dampak tersebut agar tidak menambah beban masyarakat. Stabilitas harga kebutuhan pokok dan kebijakan terkait BBM bersubsidi menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga daya beli serta kesejahteraan rakyat.
Selain persoalan ekonomi dan geopolitik, Djamari juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas keamanan nasional. Ia memastikan kondisi keamanan nasional saat ini tetap aman dan terkendali dengan pemantauan yang dilakukan pemerintah bersama seluruh unsur terkait.
Dalam konteks kehidupan masyarakat di era digital, Menko Polkam mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Hoaks, fitnah, dan konten bermuatan kebencian dinilai dapat mengganggu kehidupan sosial apabila tidak disikapi secara bijak.
Karena itu, masyarakat diminta membangun budaya menyaring informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Menurut Djamari, ruang digital harus diisi dengan informasi yang benar, positif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Intinya, jangan kita beri peluang sekecil apa pun kepada orang-orang yang ingin menyampaikan hal-hal buruk untuk masuk lebih dahulu,” ujarnya.
Menutup arahannya, Djamari menyampaikan pesan kepemimpinan melalui Gurindam Dua Belas karya Pahlawan Nasional Raja Ali Haji. Ia mengutip bait, “Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagar duri,” sebagai gambaran pentingnya kesatuan visi, musyawarah, dan kerja sama antara pemimpin dengan jajaran yang mendampinginya.
Ia juga mengutip bait, “Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja,” yang menurutnya mencerminkan pentingnya integritas, loyalitas, dan kesungguhan dalam menjalankan amanah.
Nilai-nilai tersebut dinilai tetap relevan dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan sekaligus mempercepat pembangunan nasional.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP LPM M. Q. Iswara menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan dukungan Menko Polkam dalam Rakernas LPM RI 2026.
Iswara menegaskan bahwa LPM siap mengambil bagian dalam mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta berkontribusi dalam mewujudkan target Indonesia Emas 2045.
“Kita siap menjadi garda terdepan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dari 38 provinsi, 33 sudah dilantik. Ada 480 di kabupaten/kota. Kami siap mendukung kebijakan-kebijakan Bapak Presiden,” kata Iswara.
Rakernas LPM RI Tahun 2026 diikuti pengurus LPM RI dari tingkat pusat hingga daerah. Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga terkait, kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota, serta jajaran pimpinan Kemenko Polkam.
Melalui Rakernas tersebut, LPM diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, memperluas manfaat program pembangunan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
