HARIANAKSARA.NET, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Djamari Chaniago saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Tahun 2026 yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Menurut Djamari, kekuatan ekonomi akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kekuatan Indonesia di masa mendatang. Karena itu, stabilitas politik dan keamanan perlu berjalan beriringan dengan penguatan sektor ekonomi dan dunia usaha.
“Saya menyadari bahwa kekuatan ekonomi kita akan menjadi sesuatu yang sangat menentukan kekuatan bangsa ini ke depan,” kata Djamari.
Ia mengatakan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya dan potensi ekonomi yang besar. Namun, potensi tersebut membutuhkan kondisi politik dan keamanan yang stabil agar dapat dikelola serta dimanfaatkan secara optimal.
“Kekayaan kita yang begitu banyak tidak mungkin bisa kita kelola sendiri, tidak mungkin bisa kita manfaatkan sendiri tanpa kita menciptakan suasana yang aman. Kekayaan kita perlu, terlebih tentunya, kita lindungi dan kita berikan peluang sebesar-besarnya kepada para pengusaha kita untuk bisa memanfaatkan semua potensi tersebut,” ujarnya.
Dalam Rakornas tersebut, Djamari juga membuka ruang komunikasi bagi dunia usaha untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek politik dan keamanan.
Ia menjelaskan, Kemenko Polkam memiliki fungsi koordinasi terhadap sejumlah kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan. Di antaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, TNI, Polri, serta Badan Intelijen Negara (BIN), termasuk berkoordinasi dengan Kejaksaan.
“Jangan ragu-ragu. Sampaikan apa yang kira-kira masih bisa disampaikan kepada saya. Saya akan sepenuhnya mendukung berbagai kepentingan perusahaan dan dunia usaha,” kata Djamari.
Menurutnya, penyampaian persoalan secara langsung dari pelaku usaha akan membantu pemerintah memahami berbagai kendala yang terjadi di lapangan. Persoalan yang berkaitan dengan politik dan keamanan selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan kementerian maupun lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.
Djamari menegaskan bahwa politik, keamanan, dan ekonomi merupakan tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan. Stabilitas politik memberikan kepastian, keamanan yang kondusif mendukung aktivitas usaha, sementara ekonomi yang kuat turut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas nasional.
“Antara politik dan keamanan tidak bisa dilepaskan, antara keamanan dengan ekonomi juga tidak bisa dilepaskan, semuanya menjadi satu kesatuan. Bagaimana mungkin ekonomi bisa berjalan dengan baik kalau keamanan tidak bagus? Bagaimana keamanan juga bisa mantap kalau ekonominya tidak bagus? Maka, keduanya saling mengisi,” ujarnya.
Ia berharap Rakornas Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia menjadi forum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan dunia usaha. Berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha diharapkan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Semoga kita bisa menemukan sesuatu yang bisa kita pahami untuk memberikan kesempatan memperbaiki dan membantu menyelesaikan persoalan masing-masing,” kata Djamari.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mengatakan persoalan ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan kondisi politik, hukum, dan keamanan.
Menurut Bambang, stabilitas politik membutuhkan penegakan hukum yang baik. Begitu pula stabilitas keamanan tidak dapat dilepaskan dari kondisi perekonomian nasional.
“Politik akan menjadi tidak stabil kalau hukum tidak ditegakkan secara benar. Keamanan juga tidak akan tercipta kalau kondisi ekonominya tidak baik,” ujar Bambang.
Bambang berharap koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Polkam dapat memperkuat kepastian hukum serta stabilitas nasional yang dibutuhkan dunia usaha.
Ia juga mengapresiasi dibukanya ruang komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam forum Rakornas tersebut.
“Kami berharap koordinasi tersebut dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha,” katanya.
Bambang turut menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
“Jangan sampai pengusaha yang benar justru disalahkan, sementara yang salah dibenarkan, hanya untuk mencapai kepentingan tertentu,” tegasnya.
Menurut Bambang, Rakornas Kadin Indonesia diharapkan tidak hanya membahas berbagai ancaman dan persoalan yang dihadapi dunia usaha, tetapi juga menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing perusahaan nasional.
“Semoga kita tidak hanya berbicara mengenai ancaman, tetapi juga mengenai peningkatan kapasitas dan daya saing dunia usaha serta perusahaan kita,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan fondasi penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Anindya menyoroti tiga hal yang menjadi perhatian dunia usaha, yaitu kepastian berusaha, industri pertahanan sebagai salah satu penggerak ekonomi, serta ketahanan ekonomi sebagai bagian dari ketahanan nasional.
“Di sinilah Kadin hadir sebagai mitra strategis pemerintah untuk merealisasikannya. Saya berharap Rakornas ini menghasilkan rekomendasi yang konkret bagi pemerintah serta Kadin Indonesia. Selain itu, mari kita juga perkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Anindya.
Rakornas Bidang Politik dan Keamanan Kadin Indonesia Tahun 2026 dihadiri jajaran pengurus Kadin Indonesia pusat dan daerah, baik secara langsung maupun daring, serta sejumlah pejabat utama Kemenko Polkam.
Forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menghadapi berbagai tantangan politik, keamanan, hukum, serta ekonomi yang berkaitan dengan iklim investasi dan kegiatan usaha di Indonesia.
