HARIANAKSARA.NET, Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) masa bakti 2026–2028 resmi dilantik di Graha Pengayoman Kementerian Hukum Republik Indonesia, Rabu (20/05/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan konsolidasi organisasi sekaligus penegasan peran mahasiswa hukum dalam mengawal demokrasi, supremasi hukum, dan kepentingan rakyat.
Ketua Umum DPN PERMAHI periode 2026–2028, Azhar Sidiq S, menegaskan bahwa PERMAHI harus mampu berkembang menjadi organisasi mahasiswa hukum yang adaptif terhadap tantangan nasional maupun global.
Dalam sambutannya, Azhar mengatakan situasi dunia saat ini menghadirkan tantangan serius, mulai dari persoalan ekonomi, dinamika politik internasional, hingga isu keamanan negara yang membutuhkan pemikiran hukum yang progresif dan solutif.
Menurutnya, kader PERMAHI tidak cukup hanya memahami teori hukum di ruang akademik, tetapi juga harus hadir memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.
“PERMAHI harus menjadi bagian dari solusi. Kader hukum harus mampu memberikan pandangan dan gagasan hukum yang relevan terhadap berbagai persoalan bangsa,” ujarnya.
Azhar juga menyoroti kuatnya keberagaman kader PERMAHI yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran peserta dari Aceh, Yogyakarta, Kendari, Ambon, Bau-Bau, hingga sejumlah wilayah lainnya dinilai menjadi bukti bahwa PERMAHI merupakan wadah pemersatu mahasiswa hukum dari berbagai latar belakang.
Ia menambahkan, keberagaman tersebut menjadi kekuatan organisasi dalam membangun perspektif hukum yang inklusif dan berkeadilan.
Lebih lanjut, Azhar menegaskan bahwa DPN PERMAHI akan tetap kritis terhadap berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga demokrasi dan menyuarakan kepentingan rakyat.
“Ketika suara rakyat tidak mendapat ruang, maka gerakan mahasiswa akan tetap hadir sebagai bagian dari perjuangan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelantikan, Lukman Papalia, menyampaikan bahwa pelantikan tersebut bukan hanya agenda formal organisasi, melainkan simbol keberlanjutan perjuangan intelektual mahasiswa hukum Indonesia.
Ia mengatakan kepemimpinan baru DPN PERMAHI diharapkan mampu menghadirkan gerakan organisasi yang progresif, responsif, dan tetap berpegang teguh pada prinsip rule of law serta keadilan sosial.
“Pelantikan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat arah gerakan organisasi agar lebih responsif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat,” kata Lukman.
Dalam kesempatan itu, Lukman juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
Menutup sambutannya, ia menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam penegakan hukum.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Keadilan hanya dapat ditegakkan oleh insan hukum yang memiliki integritas moral dan tanggung jawab keilmuan,” tutupnya.