HARIANKASARA.NET, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah dipercepat. Selain pemadaman, pemerintah menempatkan perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, sebagai perhatian utama.
Hal itu disampaikan Dudung saat mengunjungi Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (6/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, Dudung menerima laporan Kepala BNPB Suharyanto terkait perkembangan karhutla sekaligus meninjau media center BNPB.
Dudung mengatakan karhutla menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan penanganan segera karena dampaknya meluas, mulai dari lingkungan, kesehatan masyarakat hingga aktivitas transportasi dan perekonomian.
“Ini menjadi konsentrasi Bapak Presiden bahwa penanganan ini harus sesegera mungkin,” ujar Dudung.
Ia menyampaikan pemerintah akan menggelar rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait serta melakukan peninjauan ke sejumlah daerah terdampak.
Menurutnya, persoalan kesehatan akibat paparan asap karhutla tidak boleh diabaikan.
“Dalam waktu dekat saya akan melaksanakan rakor dengan kementerian yang terkait, khususnya masalah karhutla. Karena memang betul salah satu dampaknya itu sekarang kepada masalah kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak,” katanya.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak terus diperkuat melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
“Kami terus mengerahkan segala kemampuan yang ada, berkoordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan. Atas saran Bapak Menko, setiap permasalahan kesehatan masyarakat terdampak, ini kami maksimalkan untuk pelayanan kesehatan,” ujar Suharyanto.
BNPB mencatat sekitar 186 hektare lahan masih dalam proses pemadaman di enam provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.
Penanganan menjadi lebih sulit di kawasan lahan gambut karena api dapat kembali muncul meski proses pemadaman telah dilakukan. Selain itu, asap tebal di sejumlah wilayah juga berdampak terhadap aktivitas penerbangan.
“Hari ini bisa dipadamkan semua, belum tentu besok sudah selesai. Karena ada lagi titik kebakaran baru, itulah uniknya lahan gambut dan sulit sekali dipadamkan,” kata Suharyanto.
Di luar enam provinsi tersebut, BNPB juga mencatat 13 kejadian karhutla dengan luas sekitar 400 hektare yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Kebakaran di lahan mineral relatif lebih mudah ditangani dibandingkan kebakaran di lahan gambut.
Selain karhutla, pertemuan Menko Polkam dan BNPB membahas penguatan kelembagaan BNPB, termasuk usulan pembentukan jabatan Wakil Kepala BNPB dan deputi yang menangani konflik sosial.
Dudung menilai konflik sosial perlu dicegah sejak dini melalui sosialisasi dan penyuluhan, sekaligus memperkuat mekanisme penanganan apabila konflik terjadi. Pemerintah juga membahas usulan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Menko Polkam juga menyampaikan bahwa situasi politik dan keamanan menjelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan mengenai ijazah Wakil Presiden tetap kondusif. Ia mengajak seluruh pihak menjaga keamanan dan stabilitas nasional.
Terkait dugaan penganiayaan dan pengancaman terhadap mahasiswa anggota BEM UI, Dudung menyatakan akan berkoordinasi dengan aparat terkait serta pihak Universitas Indonesia untuk memastikan persoalan tersebut ditangani sesuai hukum.
Dalam kunjungan tersebut, Menko Polkam didampingi Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, para Staf Khusus dan Deputi Kemenko Polkam. Dari BNPB, Kepala BNPB Suharyanto didampingi Sekretaris Utama serta jajaran Deputi BNPB.
